Langsung ke konten utama

Hutang Luar Negeri dan Pembiayaan Pembangunan di Indonesia

A.    Modal Asing dalam Pembangunan
Dalam meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup akan terwujud dengan cara melalui pembangunan disegala bidang, khususnya di bidang ekonomi. Dalam melakukan pembangunan membutuhkan modal, kemampuan (skill)  dan teknologi. Modal dalam negeri masih belum efektif dan efisien yang terlihat dari tingkat tabungan masyarakat masih rendah. Demikian pula dalam hal keterampilan serta penguasaan teknologi yang masih belum memadai untuk menunjang proses pembangunan.
            Penanaman modal Asing (PMA) menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan modal pembangunan. Di Indonesia PMA diatur dalam undang-undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) yang merupakan landasan hukum mengalirnya PMA ke Indonesia. Sejalan dengan perubahan keadaan sosial, politik, dan ekonomi, diperlukan peraturan PMA yang mampu mempercepat perkembangan ekonomi nasional dalam mendorong terciptanya sasaran pembangunan ekonomi nasional.

B.     Motivasi Negara Donor
Pemberian bantuan akan memperkuat ikatan keuangan antara Negara donor dengan penerima hutang. Dengan kata lain, disituasi bantuan luar negeri dapat mempercepat bantuan, di sisi lain juga menimbulkan dampak perluasan permintaan barang dan jasa dari negeri pendonor.

C.     Sumber-sumber pembiayaan Pembangunan Indonesia

1 Ekspor
Sebagian penganut system ekonomi terbuka, lalu lintas perdagangan Internasional berperan penting dalam perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Pada dasawarsa 1970-an, ekspor non-migas merupakan sumber utama penerimaan devisa Indonesia, yang menyumbang hamper 80% dari penerimaan ekspor. Adanya lonjakan minyak yang pertama tahun 1974, telah mengubah profil ekspor secara drastis. Meskipun ekspor non-migas meningkat dua kali lipat nilainya selama 1971-1975, pangsanya dalam total ekspor menurun menjadi sekitar 25%. Sejak itu, situasi ekonomi Indonesia dan prospeknya demikian terikat dengan perkembangan pasar minyak. Peran migas sebagai sumber penerimaan Negara berlangsung hingga tahun 1981. setelah 1981 kontribusi migas mulai menurun hingga tahun 1985 menjadi 68.8% dari total ekspor. Di lain pihak, peranan ekspor non-migas kembali meningkat akaibat menurunnya harga minyak dan volume produksi. Pada tahun 1985, ekspor non-migas meningkat lebih dari 31% dari total penerimaan ekspor.

2 Bantuan Luar Negeri
Ditinjau dari macamnya, bantuan luar negeri yang masuk ke indonesia berupa:
· Pertama, bantuan program yang terdiri atas bantuan devisa kredit dan bantuan pangan. Penjualan devisa serta komoditi pangan dan non-pangan yang dari bantuan program dipergunakan untuk mencapai sasaran stabilisasi ekonomi jangka pendek, baik untuk mengendalikan inflasi maupun stabilisasi kurs rupiah.
-Kedua, bantuan proyek dengan syarat-syarat pelunasan yang lunak digunakan untuk pembiayaan berbagai proyek prasarana di bidang ekonomi dan sosial.
·Ketiga, pinjaman setengah lunak dan komersial , termasuk didalamnya kredit ekspor.
·Keempat, pinjaman tunai berupa pinjaman obligasi dan pinjaman dari kelompok bank.
Pinjaman Luar Negeri dianggap dapat bermanfaat karena menambah sumber dana dan menutupi kesenjangan antara investasi dan tabungan (I-S Gap), sehingga jika tidak dimanfaatkan berarti ada kesempatan yang hilang.

3 Investasi Asing (PMA)
Selama periode yang diamati, indonesia telah menjadi importir modal. Arus masuk modal asing (net capital inflows) meningkat dari hampir 300 juta dolar AS per tahun pada akhir 1960-an hinga lebih dari 13 miliar dolar AS pada tahun 1984. hanta terjadi satu kali arus modal keluar (net capital outflow) pada tahun 1975 seiring dengan adanya krisis Pertamina. PMA tercatat sedikit diatas 10% dari arus total, namun dalam bebedrapa tahun, terutama awal pelita I, pangsanya hampir 1/3 dari arus total.
Umumnya, porsi terbesar PMA dia lokasikan di sektor pertambangan dan minyak, sedang peringkat ke 2 di sektor manufaktur (Hill, 1988:81). Selama periode 1967-1985, sektor migas menerima 78% dari investasi total, sementara di sektor manufaktur hampir mencapai 20%. Investasi di sektor pertanian dan jasa relatif sabgat kecil karena dibatasi kiprah modal asing di sektor ini.

4 Tabungan Domestik
Tabungan domestik diperoleh dari sektor pemerintah dan sektor masyarakat. Tabungan pemerintah yang dimaksud adalah tabungan pemerintah dalam APBN, yang merupakan selisih anatara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin. Tabungan masyarakat merupakan akumulasi dari Tabanas, Taska dan deposito berjangka. Tabungan ini dibutuhkan untuk membiayai investasi.

D.    Struktur Pembiayaan Pembangunan
Di saat Orde Baru berkuasa banyak utang luar negeri dibuat dengan dalih untuk membangun BUMN. Bantuan ini telah menginjeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan cara menutup deficit anggaran pembangunan dan deficit neraca pembayaran.
 Sturuktur pembiayaan pembangunan, dimana peran bantuan luar negeri mencapai lebih dari 50 persen pada Pelita pertama dan keempat. Kendati peranan bantuan luar negeri semakin menurun pada tahun-tahun terakhir, namum persentase masih diatas 35 persen.
Utang luar negeri sebenarnya merupakan alat politik. Bagi CGI, Bank Dunia, IMF, utang tidak boleh berhenti, dalam hal ini justru yang meminjamkan yang tampak aktif. Hal ini karena bagi mereka, utang merupakan alat untuk dapat melakukan intervensi politik. Utang juga merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan financial lembaga-lembaga tersebut. Pembangunan dengan biaya utang ternyata tak dikelola dengan baik, banyak dikorupsi, sehingga akibatnya terjadi krisis demi krisis yang paling parah pada tahun 1997-98. Dari sekian krisis yang terjadi, mungkin ketimpangan menjadi hal yang paling tidak terlihat di Indonesia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Artikel dibuat untuk memenuhi tugas perekonomian indonesia Oleh: ~Rohmatul Chuswinta ~Imamatus Sholichah IDENTIFIKASI MASALAH PERDAGANGAN INTERNASIONAL Berita : "INVESTASI HINGGA EKSPOR IMPOR JADI FOKUS PEMERINTAH DI 2018" dilansir dari laman  Koran SINDO   Sabtu 06 Januari 2018 17:25 WIB Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya di Kabinet Kerja untuk fokus dan berkonsentrasi kepada persoalan investasi  guna menjaga kepercayaan internasional terhadap pengelolaan ekonomi di Tanah Air. Selain investasi, Jokowi meminta masalah ekspor atau perdagangan luar negeri harus diperhatikan secara serius. Baik itu bidang industri, energi, sumber daya dan mineral, kesehatan, pendidikan, pertahanan, pertanian, maupun kelautan hingga perikanan. Sebelumnya Badan Koordinasi Penanaman Modal( BKPM) memasang target ambisius terhadap investasi di Indonesia. Tahun 2017 BKPM memasang target investasi yang masuk ke Indonesia sebesar Rp678 triliun dan pada 2018 menc...